Mahasiswa Datangi Lagi Kemensos RI, Ini yang Di Bahas -->

Berita Terbaru

Mahasiswa Datangi Lagi Kemensos RI, Ini yang Di Bahas

Rabu, 15 Juli 2020, 23:03
JAKARTA - Koalisi Mahasiswa Lombok Jakarta kembali mendatangi Kemensos RI menanyakan perihal laporan terkait intervensi pemerintah daerah Lombok Timur melalui Dinas Sosialnya.

Mereka menyampaikan aspirasi masyarakat Lombok Timur atas dugaan praktek monopoli pada pengelolaan dan penyaluran BPNT di wilayah Gumi Selaparang.

"Hari ini kami kembali ke hearing ke Kemensos RI menanyakan tindak lanjut dari laporan kami beberapa waktu lalu perihal monopoli pengelolaan dan problem penyaluran BPNT di Kabupaten Lombok Timur" Ujar Asogi Akbar memberikan keterangan. Rabu, (15/7/2020).

Lebih lanjut, Asogi Akbar akan terus mengawal praktek kecurangan Dinas Sosial Lombok Timur agar permasalahan ini diatensi.

“Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako yang merupakan Implementasi dari program pemerintah untuk menjadi sebuah solusi untuk mengurangi persentase angka stunting pada masyarakat miskin akan terhambat adanya oknum suplier yang tidak bertanggung jawab dan diduga hanya untuk mencari keuntungan besar belaka”. pungkasnya tegas.

Sementara itu menurut Firman, perwakilan Kemensos RI mengapresiasi peran aktif masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi di tingkatan bawah dan berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Dalam hal ini kami mengalami keterbatasan, untuk itu kami sangat mengapresiasi semua laporan masyarakat. Kami akan mempelajari laporan ini dan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk mengecek faktanya. Jika benar terjadi, maka kami akan merekomendasikan sanksi tegas". Ungkapnya.

Untuk diketahui, pemerintah daerah Lombok Timur melalui Dinas Sosial memberikan rekomendasi tertulis ke beberapa supplier guna memenuhi kebutuhan pokok pada Program Bantuan Pangan Non Tunai, salah satunya kepada UD. SENTOSA sebagai supplier tunggal dalam penyediaan beras, dengan alasan menjaga kualitas produk. Tak tanggung-tanggung unit dagang milik Lalu Satriadi ini mengendalikan dan menyuplai kebutuhan beras di 16 Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, dan sisa 6 Kecamatan dikendalikan dan oleh Bulog.

Tidak sampai disitu, rekomendasi tertulis juga diberikan kepada oknum Kepala Desa dan kerabat dekat salah satu oknum Kabid Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Mereka dimandatkan untuk menyuplai pengadaan kacang-kacangan untuk kebutuhan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lombok Timur, tindakan tersebut tentu bertentangan dengan Pedoman Umum dan Permensos RI.

Peran Pemerintah Pada Program BPNT

Sesuai yang termaktub pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun pada pemantauan dan evaluasi pasal 51 sangat menegaskan bahwa jangan sampai pelaksanaan BPNT itu dipolitisisasi. Pemerintah tidak (bisa) intervensi tentang Pelaksanaan E-Warung dan BPNT, sebab Pemerintah hanya bertugas mengawasi dan memonitor distribusinya. Dalam artian, Pemerintah tidak akan mengintervensi hal-hal yang teknis sebab sepenuhnya diserahkan kepada KPM dan e-warung.
Yang sebelumnya pihak bank ditugasi untuk menyalurkan dana BPNT, sehingga Pemerintah tugasnya hanya mengawasi dan memonitor distribusi program tersebut, tidak ada yang lain disitu.

Jangankan Bupati, Sekertaris Daerah, Kepala Dinas Sosial ataupun Kejaksaan/Kepolisian, seorang Kepala Desa pun tidak bisa mengintervensi proses teknis “hukum pasar” yang terjadi antara KPM dan e-warong, termasuk mengganti e-warong dengan e-warong lainnya. Sebab, dalam Permensos Nomor 11 Tahun 2018 pasal 51, pasal 52 dan Pasal 53 sangat jelas mengatur tentang mekanisme pada program tersebut. Artinya, Pemerintah saja tidak bisa masuk dalam proses teknis itu, apalagi menunjuk satu perusahaan dagang.

Dalam Pedoman Umum program sembako 2020, juga dijelaskan tentang fungsi dan tugas Pemerintah dalam hal ini Tim Kordinasi Bansos pangan ditingkat Kabupaten/Kota. Dimana pada Halaman 118 tentang Kelembagaan, Tugas Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta pelaporan pelaksanaan program. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: (a). Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program di kabupaten/kota. (b). Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM serta mengoordinasikan dengan Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat. (c). Memastikan ketersediaan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi penerima manfaat dan pelaksanaan penyaluran program. (d). Melakukan sosialisasi program Bansos Pangan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, Camat dan Lurah. (e). Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program dengan Bank Penyalur.

Selanjutnya pada huruf (f). Berkoordinasi dengan KC Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-Warong. (g). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat. (h). Penanganan pengaduan program di kabupaten/ kota. (i). Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan perangkat desa/aparatur kelurahan pemerintahan setingkat. (j). Pelaporan pelaksanaan program kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

Hal diatas dapat ditafsirkan bahwa tugas dan fungsi Pemerintah daerah sebagai Tim Kordiansi Bansos hanya pada kordinasi dan bukan pada mengintervensi program tersebut dengan memberikan rekomendasi pada satu unit perusahaan dagang untuk menjadi Suplier dengan kemudian mewajibkan e-warong untuk mengambil bahan bansos di unit dagang tersebut. Sehingga jika disimpulkan sangat jelas ini termasuk praktek monopoli didalamnya. (ril/*)

TerPopuler